Jaminan Kesehatan Tak Pandang Kaya-Miskin
VIVAnews - Jika partai-partai lain masih bicara sistem subsidi silang, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melampauinya. Jika berkuasa, PDIP menjamin sistem jaminan kesehatan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa pandang kaya atau miskin.
Menurut politisi PDIP, Ribka Tjiptaning, yang juga Ketua Komisi IX yang membidangi Kesejahteraan Rakyat di parlemen, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan negara menjamin kesehatan setiap warga negara. Menurut Ribka, tidak hanya orang miskin yang ditanggung negara, tapi semua warga negara yang termasuk mampu.
Ribka lalu mengkritik Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Konsep Jaminan Kesehatan dalam UU itu tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga harus dibenahi. "Persoalan kriteria miskin yang dimaksud SJSN tidak jelas," kata Ribka dalam debat publik 'Konsep Parpol tentang Jaminan Kesehatan Nasional' di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 3 Februari 2009.
Menurutnya, orang berpenghasilan tetap juga membutuhkan jaminan kesehatan dari negara. Misalnya ada pejabat eselon 2 terkena kanker lalu membutuhkan operasi yang membutuhkan biaya ratusan juta rupiah, maka ia pun perlu di beri bantuan.
"Biaya operasinya sudah cukup membuat dia miskin. Masa perlu nunggu miskin untuk bisa diurusi negara dalam jaminan kesehatan? Makanya kami PDIP punya konsep jaminan kesehatan tidak dibedakan antara yang kaya dan tidak kaya, atau yang mampu dengan yang tidak mampu, karena amanat undang-undang adalah setiap warga negara dijamin oleh negara," kata Ribka.
Dewan Jaminan Sosial Nasional yang menjamin 76 juta jiwa penduduk miskin pun perlu dikritik. Penerapannya tidak
seperti yang diharapkan. "Jika ada yang sakit di Tangerang mesti berobat di Kakarta, kesulitan. Karena bukan masuk wilayah jamkesnya pemerintah setempat," kata Ribka.
"Komisi IX DPR sudah menghitung bahwa kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat adalah sebesar Rp 19,4 triliun. Itu untuk menjamin 230 juta jiwa penduduk Indonesia," kata Ribka. Pemerintah sebenarnya bisa mengambil dana dari pajak, makanya pengelolaan pajak di negara kita juga perlu dibenahi. Cukai rokok, kata dia, seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk membiayai jaminan kesehatan.
Polisi Bakal Panggil Pemilik Toko Frame yang Terbakar di Mampang hingga Akibatkan 7 Orang Tewas
Identitas para korban kebakaran telah diketahui.
